Australia tidak perlu meminta maaf atas penyadapan yang dilakukan terhadap istana - jika penyadapan tersebut benar-benar terjadi - karena setiap negara punya badan inteligen, dan salah satu scope kerjanya memang mengumpulkan informasi dengan cara apapun. Termasuk menyadap.
Australia, sebagai negara tetangga yang memiliki hubungan ekonomi, politik dan hankam dengan Indonesia, memang berkepentingan menyadap Indonesia. Sudah seharusnya menyadap Presiden dan Menteri-menteri Indonesia. Soal berhasil atau tidaknya menyadap, itu soal kompetensi BIN dalam bekerja melindungi negara.
Demikian juga sebaliknya. Karena hubungan Indonesia dengan Australia sedemikian saling bergantung satu sama lainnya, maka Indonesia memiliki kepentingan menyadap pejabat-pejabat Australia. Paling tidak, sadaplah Perdana Menteri Australia dan menteri-menterinya, termasuk diantaranya Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian dan Peternakan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Kita perlu tahu, apakah Australia punya rencana menghentikan expor sapi ke Indonesia? Apakah Australia punya rencana buka pangkalan militer dekat perairan Indonesia tanpa melibatkan Indonesia?
Jadi, tidak perlulah sakit hati disadap. Itu lebay. Tapi Presiden memang seharusnya sakit hati, karena BIN tidak menjalankan fungsinya menjaga agar Presiden tidak disadap. Kalau pinjam istilah Presiden: menyakitkan.
Jadi, bukan Australia yang harus minta maaf pada Presiden. Tapi BIN yang harus minta maaf pada Presiden karena penyadapan tersebut bisa terjadi di depan hidung BIN.
Soal sadap menyadap, sudah pernah saya serempet-serempet di tulisan saya Penyadapan Duta Besar Amerika Serikat Untuk Indonesia. Namun karena itu hanya serempetan saja, mungkin beberapa dari anda tidak paham maksud saya.
Bahwa jika kita memegang teknologi, maka urusan sadap menyadap adalah hal yang sangat mudah. Engineer baru lulus sekolah bisa melakukannya. Tinggal angkat telepon, tekan kode akses tertentu, anda bisa dengar pembicaraan di BIN misalnya, atau US Embassy. Keduanya pakai PABX yang mereknya sama. Tinggal connect RJ45 ke voice recorder, bisa terekam semuanya.
Saat saya baru lulus sekolah dahulu, teman-teman engineer menyarankan pada BIN untuk mengganti passwordnya. Karena mereka tidak nyaman, ada customer sekaliber BIN kok system telekomunikasinya bisa di-remote teman-teman tanpa disadari BIN. Dari situ, jika saja BIN mau belajar, bisa ditarik kesimpulan, bahwa penting untuk pegang password system seluruh institusi asing di Indonesia. Tapi ternyata tidak. Presiden terkaget-kaget disadap. Artinya, telekomunikasi kepresidenan masih bisa di-remote. BIN ngapain aja? Entahlah, semoga tidak lagi kerja nyambi jadi debt collector.
Seharusnya kita pegang teknologi. Namun, kesempatan yang seharusnya kita miliki, dengan dibukanya pabrik-pabrik telekomunikasi di Indonesia hilang sudah. Terusir atas nama Nasionalisasi, Anti Amerika, dan demo kenaikan upah buruh. Padahal, password tertinggi ada di situ. Di pabrik itu.
Oleh karenanya, otaknya dipakai dulu untuk berpikir panjang sebelum mengusir-usir asing berinvestasi di Indonesia. Berpikir panjang sebelum demo anti Amerika, lalu mengusir-usir pabrik berbasiskan teknologi di Indonesia. Pakai istilah takut kehilangan jati diri bangsa lah, lagaknya kayak nasionalis. Akibatnya kebobolan. Passwordnya pergi bersama pabriknya.
Jika hendak jadi nasionalis sejati, pakai saja produk dalam negeri. Gunakan kertas buatan Letjes untuk berkomunikasi. Dikirim pakai Pos Indonesia. CCTV buatan Israel itu dicopot saja, nanti malah kejang-kejang kalau dapat kabar Israel menyadap Presiden.
Anda ingin tahu seberapa jauh sepak terjang Bunda Puteri? Tanya saja sama Australia. Dan kasih tahu Australia, agar jangan kasih data ke KPK.
Mengutip pernyataan Presiden: menyakitkan.
.
- Esther Wijayanti -
Tidak ada komentar:
Posting Komentar