Ilustrasi/Admin (Kompas.com)
Para dokter sedang resah karena kasus kriminalisasi dokter, sementara saya sedang resah soal KJS (Kartu Jakarta Sehat). Ada begitu banyak tulisan bersliweran di media yang mencibir orang mampu kok ke Puskesmas. Orang bisa beli blackberry kok ke Puskesmas. KJS hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, bukan untuk orang mampu.
Padahal mampu itu relatif. Kalau buat berobat seratus dua ratus ribu sekali kunjungan memang mampu. Tapi kalau untuk berobat puluhan juta, orang pakai blackberry pun belum tentu mampu.
Akibat dari orang mampu tidak boleh dapat KJS ini, maka kami pengelola panti jompo kerepotan. 80 orang oma yang ada di tempat kami tidak dapat KJS satupun. Karena keluarganya dianggap mampu. Kalau biaya berobatnya satu juta dua juta sih mampu, tapi kalau sudah puluhan juta tidak mampu.
Di panti jompo wanita yang kami kelola, hampir seluruh oma di panti ini tidak memiliki suami atau tidak memiliki anak. Sehingga tidak punya keluarga langsung. Ada juga oma yang sebatang kara, dititipkan oleh tetangganya, bekas majikannya, maupun kenalannya.
Belum lama ini, seorang oma jatuh sakit. Harus dirawat di rumah sakit dan dioperasi. Keluarganya, yang adalah keponakannya, kami panggil untuk membicarakan kondisi oma. Namun dia tidak punya biaya. Kalau 5 juta mampu, kalau 10 juta harus pinjam sana sini, kalau mengajukan KJS, tidak bisa. Karena kategori sang keponakan dianggap tidak miskin. Akhirnya, kita yang repot. Setelah masuk rumah sakit, dioperasi, dirawat, total biaya yang diperlukan sebesar Rp. 70 juta. Siapa yang bayar?
Team dokter patungan.
Panti kami memang punya team dokter yang bekerja secara sukarela. Terdiri dari dokter-dokter spesialis dari RSCM. Diorganisir sendiri oleh seorang dokter, jadi bukan institusi. Mereka bahkan patungan menggaji dua orang perawat untuk datang setiap hari mencatat kesehatan seluruh penghuni panti untuk dilaporkan ke team dokter. Sekarang, ada oma yang sakit lagi. Katanya kena stroke. KJS oma ditolak lagi. Karena dianggap keluarga mampu. Padahal biar bukan fakir miskin, tapi tidak mampu bayar biaya rumah sakit. Waduh. Kalau sudah stroke, urusannya bisa ratusan juta. Siapa yang bayar?
Team dokter patungan lagi.
Lama-lama saya kasihan sama team dokter ini. Membayari terus. Apakah ada cara lain dari Pemda agar bisa mengcover kesehatan penghuni panti jompo sosial? Para lansia di sini, umumnya tidak memiliki suami dan anak,sehingga harus tinggal disini. Keponakan sudah menanggung orang tua dan mertua masing-masing, tidak miskin tapi tidak mampu jika ditambahi menanggung tantenya, bekas pembantunya, atau tetangganya yang dia titipkan di panti jompo karena sebatang kara. Yang dianggap mampu kan keponakannya, tetangganya, bekas majikannya, bukan si Oma nya. Sementara, di panti jompo, mereka ini terdaftar sebagai penanggung jawab oma yang dititipkan disini. Belum lagi ada oma-oma yang tidak punya akta lahir, KTP dan KK. Bagaimana cara mendapat KJS kalau sudah begini?
Alangkah baiknya jika Pemda bisa memberi keringangan KJS bagi panti jompo. Sebagaimana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Bukan dipelihara oleh masyarakat. Karena masyarakat memelihara keluarganya masing-masing.
Terimakasih untuk dokter-dokter yang baik hati yang bersedia patungan menanggung oma-oma di panti kami. Bagi dokter-dokter yang akan mogok kerja besok, selamat mogok kerja, tapi jangan lama-lama ngambeknya.
.
- Esther Wijayanti -
Tidak ada komentar:
Posting Komentar