Seumur-umur, saya baru kali ini tahu ada Presiden mensomasi rakyatnya. Saya betul-betul heran. Memang sih, tulisan Sri Mulyono itu isinya saya tidak sepakat, karena kasusnya masih dalam proses penyidikan. Belum selesai. Tapi, biasa lah, sumber beritanya kan dari media juga. Media sama-sama bercerita. Jadi, ini seperti obrolan ngalor ngidul rakyat sambil sarungan, kaki nangkring sebelah, nyeruput kopi tinja (baca: luwak), makan pisang goreng sambil nonton pertandingan bola. Sesekali garuk-garuk betis karena digigit nyamuk.
Menggogling president’s law suit, dimana-mana juga nggak ketemu ada Presiden mensomasi atau menggugat rakyatnya karena bercerita kisah-kisah yang sedang hangat-hangatnya diberitakan di media. Malah ketemunya Presiden Obama menggugat negara bagian. Memang levelnya pas kalau presiden menggugat negara bagian. Atau, presiden menggugat propinsi, presiden menggugat kabupaten.
Hla ini Presiden mensomasi rakyat. Saya ketinggalan informasi, atau memang hanya ada di Indonesia ada Presiden mensomasi rakyat.
Dulu, waktu saya kecil, saya dengar, segala hal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden secara fundamental, dan didasari oleh makar, maka langsung ditangkap. Tanpa somasi. Namun levelnya sudah makar.
Hla saat ini, orang sudah makar, sudah bikin Rancangan Undang-Undang Dasar untuk mengganti Pancasila, kok dibiarkan. Orang videonya sudah beredar di youtube mengajak mengubah dasar negara, kok tidak ditangkap.
Jika kita bicara somasi-somasian, sebetulnya yang paling pantas mensomasi justru rakyat hlo Pak.. 10 tahun tidak ada jalan kereta baru. Tidak ada tol Pantura dan tol Pansela. Sehingga setiap lebaran tiba, Pantura jadi the killing field bagi masyarakat. Ratusan nyawa melayang.
Biaya hidup melambung karena infrastruktur tidak dibangun. Masak harga daging di Eropa hanya setengahnya harga di Indonesia, sementara GDP Eropa rata-rata 8x lipat lebih tinggi dari GDP Indonesia. Bawa 50 euro ke pasar nggak habis buat belanja seminggu. Sementara bawa 600 ribu ke pasar tradisional, bisa nggak cukup. Hla wong harga cabai di Jakarta bisa 5x lipat cabai di Eropa kok.
Belum lagi soal kerukunan beragama. Tingkat intoleransi di Indonesia memprihatinkan. Presiden juga prihatin. Prihatin tanpa Keppres, buat apa? Belum lagi soal slogan “Katakan Tidak Pada Korupsi”, bintang iklannya malah tersangka korupsi. Belum lagi soal tidak tersedianya lapangan pekerjaan, dan negara mengekspor tenaga kerja low skilled ke luar negeri, dimana banyak terjadi “trafficking like” situation yang difasilitasi negara.
Mbok ya sudahlah. Hentikanlah somasi-somasi itu. Kalau makar tinggal ditangkap. Tapi kalau cuma ngawur, diamkan saja. Lebih baik mensomasi pemerintah daerahnya sendiri, yang bikin malu negara karena kepala daerahnya menjalankan pemerintahan dari penjara. Somasilah DPRnya sendiri, yang jalan-jalan melulu sehingga membuat UU yang blunder. Bisa-bisanya ada napi secara hukum bisa dilantik jadi Bupati namun secara hukum tidak boleh mengambil izin cuti tahanan. Sehingga yang tidak melanggar hukum adalah pelantikan dilakukan di ruang tamu penjara.
Bagaimana anda menerangkan situasi seperti ini, Mr. President?
Salam, rakyat jelata heran.
.
- Esther Wijayanti -
Tidak ada komentar:
Posting Komentar