Kita masih terkaget-kaget dengan digrebegnya sahabat setia PKS, Ahmad Fathonah di Le Meridien dengan wanita bugil. Serta aliran dana PKS kepada berbagai wanita yang dikenal berpenampilan seronok yang hingga saat ini ditutup-tutupi oleh KPK, mengapa PKS membayar para wanita ini menggunakan uang partai. Tidak mungkin mereka dibayar untuk mengajar ngaji, kan?
Sekarang masyarakat dikagetkan lagi dengan gagasan Ahok untuk melokalisasi prostitusi yang langsung ditentang oleh Suryadharma Ali. Tidak ada pembenaran untuk melegalkan praktik pelacuran. Begitu katanya.
Jika praktik pelacuran tidak boleh dilegalkan, maka diliarkan saja?
Kita bukan hidup di surga, dimana konon tidak ada pelacuran. Di bumi DKI, tidak begitu. Penutupan Kramat Tunggak terbukti tidak menghilangkan pelacuran, tapi malah menyebarkannya kemana-mana. Ada yang di jalan-jalan sepanjang Gajah Mada, di berbagai executive club, di dekat markas FPI, hingga di hotel mewah. Untuk tepatnya, mungkin anda bisa tanya petinggi PKS, kawan-kawannya Ahmad Fatonah itu. Dimana mereka biasa bermain. Masak kawan akrab tidak saling tahu?
Mementungi PSK tidak akan membuat pelacuran berhenti. Anda ini kebiasaan sekali mementungi pedagang. Sekali-kali pembelinya dong yang dipentungi.
Menurut data yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), Dinas Sosial, dan Komisi Penanggulangan AIDS, jumlah PSK di Indonesia sekitar 193.000-272.000 orang. Sementara di Jakarta saja, diperkirakan mencapai 27.000 orang.
Transaksi PSK se Indonesia diperkirakan sejumlah Rp.5.5 triliun per bulan. Tanpa pajak.
Mengapa Suryadharma Ali berbaik hati kepada PSK agar tidak bayar pajak? Mendukung agar PSK tidak terkontrol sehingga menyebar kemana-mana bersama dengan penyakitnya sekalian?
Saya paham yang dimaksud Suryadharma Ali, prostitusi atas dasar apapun dilarang.
Jika dilarang, lalu apa solusinya?
Seperti biasa: tidak ada. Solusi kan bukan urusan orang suci..
.
- Esther Wijayanti -
Tidak ada komentar:
Posting Komentar