Sumber: setkab.go.id
.
Bursa calon Kapolri mengerucut menjadi calon tunggal Komjen Sutarman. Komjen Sutarman, berusia 56 tahun, adalah Kabareskrim Mabes Polri aktif sejak 6 Juli 2011.
Menanti saatnya dilakukan fit and proper test, Komjen Sutarman disebutkan memiliki kekayaan berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 3,564 miliar. Tanah dan bangunannya ada yang memiliki luas 3.475 m2, 1.230 m2, 120 m2 dan 69 m2. Semua terletak di kota Tangerang Selatan.
Tak hanya itu, mantan Kapolda Metro Jaya ini juga memiliki harta berupa mobil Alphard senilai Rp 325 juta. Ada juga harta bergerak lainnya sebesar Rp 117 juta, surat berharga Rp 231 juta dan giro setara kas Rp 1,1 miliar serta US$ 24.194. Bila dijumlahkan nilainya Rp 5.346.714.200 plus US$ 24.194. Jumlah ini naik sedikit dari pelaporan setahun sebelumnya yang berjumlah Rp 5.315.361.255 dan US$ 24.175.
Menurut Komisi III DPR RI, kekayaan Komjen Sutarman tersebut wajar.
Menurut Transparancy International, Parlemen Republik Indonesia memiliki score tingkat korupsi sebesar 89%. Sementara Kepolisian Republik Indonesia memiliki score tingkat korupsi sebesar 91%.
Sehingga, pendapat Komisi III DPR RI mengenai kewajaran kekayaan Komjen Sutarman adalah dilihat dari sudut pandang lembaga korup 89%.
.
.
Sumber: Global Corruption Barometer Indonesia 2013
.
Sudut pandang Komisi III DPR, sebagai lembaga 89% korup, tentu berbeda dengan sudut pandang ibu-ibu, yang setiap hari biasa berurusan dengan hitung-hitungan gaji suami dan istri dikurangi berbagai pengeluaran rumah tangga.
Menurut website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, range gaji Komisaris Jendral Polisi adalah Rp 4.303.700 – Rp 4.872.700. Jika Komjen Sutarman membiayai keluarga dan dirinya sendiri dengan tunjangan jabatan saja, sementara gajinya utuh tidak digunakan, maka untuk mencapai total kekayaan yang dimiliki saat ini, yaitu sebesar Rp 5.315.361.255, Komjen Sutarman harus menabung selama 1091 bulan, atau 90 tahun. Padahal usia beliau baru 56 tahun.
Tentu saja tidak wajar. Tapi bilangnya wajar.
Baiknya penyelenggara fit and proper test direview kembali. Terutama pasca tertangkapnya Ketua MK, dimana peran DPR sebagai lembaga yang melakukan fit and proper test terhadap ketua MK benar-benar payah.
Bagaimana jadinya jika lembaga korup 89% melakukan fit and proper test untuk lembaga korup 91%?
Apple Washington makan Apple Washington dong…
.
- Esther Wijayanti -
Tidak ada komentar:
Posting Komentar