Jumat, 27 Februari 2015

Benarkah Indonesia adalah Negara Bagian dari Amerika Serikat?

13737058741086918151
Admin/Ilustrasi (Shutterstock)

Penangkapan Emir Moeis, Ketua Komisi XI DPR RI pada tanggal 11 Juli 2013 didahului dengan penangkapan Frederic Pierucci, executive Alstom di John F Kennedy International Airport tanggal 14 April 2013 oleh FBI. Pierucci ditangkap dengan tuduhan menyuap anggota DPR, sementara Emir Moeis ditangkap sebagai tersangka menerima suap proyek PLTU Tarahan. (Sumber: The United States Department of Justice).

Dialog dalam artikel pak Jack Soetopo, Indonesia vs. Izerdik Emir Moeis: Emir Moeis Akhirnya Mengaku, menyisakan segudang pertanyaan dalam benak saya. Salah satunya adalah hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia.

Disebutkan dalam dialog tersebut, bahwa dimulai dari laporan pertanggung jawaban hutang negara dan swasta di Indonesia pasca krisis moneter 1997, yang diselesaikan dengan adanya amnesti, persetujuan bantuan IMF, Bank Dunia serta Bank Pembangunan Asia, Indonesia disyaratkan agar memiliki sistim transparansi dan terbuka. Untuk itulah KPK dibentuk. Untuk mengurangi korupsi.

Kita setuju dengan statement tersebut.

Mari kita lihat screen capture di bawah ini:

1373691441483496828
Sumber: mcc.gov

.

Gambar tersebut menjelaskan, darimana datangnya dana pembentukan KPK. Yaitu dari Amerika Serikat. Bukan hanya dana, namun goal atas program-program tersebut jelas merupakan rancangan Pemerintah Amerika.

Mari saya ajak anda melihat screen capture di bawah ini:

13736915101831183499
Sumber: USAID.gov

.

Gambar tersebut menjelaskan, bahwa pemerintah Amerika mengeluarkan biaya dari APBN nya untuk Demokrasi dan Pemerintahan Indonesia sebesar USD 17,5 juta, Pembangunan Ekonomi Indonesia sebesar USD 69,9 juta, Edukasi dan Layanan Sosial Indonesia sebesar USD 30 juta, Environment sebesar USD 7,2 juta, Kesehatan sebesar USD 34,7 juta, Perdamaian dan Keamanan sebesar USD 6,8 juta.

Berikut ini adalah yang terbaru,

1373691603583338780
Sumber: mcc.gov

.

APBN pemerintah Amerika yang turun untuk Indonesia tanggal 2 April lalu adalah sebesar USD 600 juta, untuk Kesehatan dan Nutrisi, Green Prosperity project dan Modernisasi Procurement.

Belum lagi UNESCO yang membiayai pemeliharaan candi Borobudur, Prambanan, Pulau Komodo, Ujung Kulon, Sangiran, DISINI. Belum lagi berbagai pembiayaan dan program FAO, termasuk diantaranya mengurusi ketahanan pangan, mengedukasi petani, dan nelayan, dengan daftar panjang kegiatan dan dananyaDISINI.

Itu belum semua.

Belum lagi berbagai laporan detail mengenai human rights, sensus penduduk Indonesia, peta kemiskinan, peta imunisasi, flu burung, trafficking, yang muncul sebagai laporan tahunan kepada Kongres Amerika Serikat untuk menentukan kebijakan dan berapa jumlah dana yang dapat disalurkan ke Indonesia di tahun berikutnya.

Bagaimana mungkin semua program kerja dan pembiayaan untuk Indonesia ada dalam APBN pemerintah Amerika Serikat yang disetujui oleh Kongres? Format ini jelas mirip dengan format Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dimana Amerika Serikat berperan sebagai Pemerintah Pusat, dan Indonesia berperan sebagai Pemerintah Daerah.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah: Apakah Indonesia adalah negara bagian Amerika Serikat?

Bagaimana menurut anda?

.

- Esther Wijayanti -

Tidak ada komentar:

Posting Komentar